PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

S elain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 , Profesi Penunjang yang melaksanakan
kegiatan di pasar modal harus memenuhi persyaratan:
a. bagi Konsultan Hukum :
1. tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam
jabatan apapun pada KKH lain dan/atau Profesi
Penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan ; dan
2. harus berkedudukan sebagai rekan pada KKH
yang memenuhi persyaratan:
a) dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab
atas uji tuntas hukum dan pend apat hukum;
b) menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang
pengendalian dalam melakukan uji tuntas
huku m;
c) memiliki dan menerapkan sistem
pengendalian mutu dalam melakukan uji
tuntas hukum dan memberikan pendapat
hukum; dan
d) bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang
rekan Konsultan Hukum, untuk dapat
melaksanakan kegiatan di pasar modal harus
membuat surat perjanjian kerja sama dengan
kantor Konsultan Hukum lain yang memiliki
rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan
tanggung jawab j ika Konsultan Hukum yang
bersangkutan berhalangan untuk
melaksanakan tugasnya.
b. bagi Penilai Publik:
1. mempunyai izin Penilai Publik properti dan/atau
Penilai Publik bisnis dari m enteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan;
2. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada
KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang pasar modal
lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
3. mem punyai rekomendasi dari Asosiasi Profesi; dan
4. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu
pada KJPP yang wa jib memenuhi persyaratan:
a) memiliki izin usaha dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dan dipimpin oleh Penilai
Publ ik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan;
b) berbentuk persekutuan perdata atau firma
dengan Penilai Publik yang bertindak sebagai
pemimpin rekan KJPP merupakan Penilai
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dengan lingkup pemberian jasa di
sektor pasar modal;
c) memiliki izin usaha dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
- 9 -
bidang keuangan dan dipimpin oleh Penilai
Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan;
d) menerapkan paling sedikit 2 (dua) jenjang
pengendalian dalam melakukan Penilaian;
e) memiliki dan menerapkan secara konsisten
sistem pengendalian mutu sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang - undangan mengenai Penilai
Publik;
f) bersedia menjalani pemeriksaan yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
terhad ap pelaksanaan peker jaan Penilaian
dan sistem pengendalian mutu pada KJPP
yang bersangkutan; dan
g) membuat surat perjanjian dengan Penilai
Publik dari KJPP lain yang memiliki ruang
lingkup kegiatan Penilaian yang sama tentang
pengalihan tanggung jawab jika P enilai Publik
yang bersangkutan berhalangan untuk
melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP
yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua)
Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan
Penilaian yang sama.