PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

(1) Untuk dapat menyediakan jasa di Sektor Jasa
Keuangan , Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e wajib:
a. telah memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari
k e menterian, l embaga, dan/atau o toritas pembina
dan pengawas Profesi Penunjang terkait; dan
b. telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta
tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di
Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penggunaan Profesi Penunjang yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan terhadap jasa
yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang - undangan di Sektor Jasa Keuangan
dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa
Keuangan.
(3) P enggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan
Publik dalam kegiatan jasa keuangan dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor
Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan .
(4) Penggunaan Penilai Publik di sektor p asar m odal
dilakukan untuk kegiata n Penilaian sebagai berikut:
a. kegiatan Penilaian properti mencakup:
1. P enilaian real properti;
2. P enilaian personal properti;
- 4 -
3. P enilaian pembangunan/pengembangan
proyek;
4. P enilaian pengembangan properti;
5. P enilaian aset perkebunan;
6. P enilaian aset perikanan;
7. P enila ian aset kehutanan;
8. P enilaian aset pertambangan; dan
9. P enilaian properti lainnya;
b. kegiatan Penilaian bisnis mencaku p:
1. P enilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
2. P enilaian penyertaan dalam perusahaan;
3. P enilaian instrumen keuangan;
4. P enilaian aset tak berwujud ;
5. p emberian pendapat kewajaran atas
transaksi;
6. p enyusunan studi kelayakan proyek dan
usaha;
7. p enilaian keuntungan/kerugian ekonomis
yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau
suatu peristiwa tertentu; dan
8. p enilaian bisnis lainnya.
(5) Pihak wajib menggunakan Pro fesi Penunjang yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam penggunaan jasa Profesi Penunjang yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan/atau ayat (4) .
(6) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada a yat ( 5 ):
a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap
penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan d i
Sektor Jasa Keuangan; dan
b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(7) Otoritas Jasa Ke uangan berwenang mengenakan
perintah tertulis kepada Profesi Penunjang yang
melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).