PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

(1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 5 , Profesi Penunjang yang melakukan
kegiatan di sektor pasar modal wajib melaporkan j enis
perubahan data dan informasi dengan ketentuan:
a. Bagi Konsultan Hukum di sektor pasar modal ,
jenis perubahan data dan informasi yang
dilaporkan :
1. perpindahan ke KKH lain;
2. keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum
tersebut bekerja;
3. berstatus sebagai Pejabat Negara;
4. perubahan nama KKH;
5. perubahan alamat KKH; da n/atau
6. perubahan nama pimpinan KKH.
b. Bagi Notaris di sektor pasar modal , jenis
perubahan data dan informasi yang dilaporkan:
1. Notaris yang berhenti atau diberhentikan
sesuai dengan Undang - Undang mengenai
jabatan N otaris;
2. alamat kantor dan/atau wilayah kerja;
3. berstatus sebagai Pejabat Negara;
4. perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris ,
jika ada; dan/atau
5. terkena sanksi dari instansi berwenang.
c. Bagi Penilai Publik di sektor pa sar modal , jenis
perubahan data dan informasi yang dilaporkan:
1. perpindahan ke KJPP l ain;
2. menduduki jabatan apapun pada pihak yang
- 21 -
memperoleh izin, persetujuan, dan/atau
pernyataan pendaftarannya telah efektif,
serta afiliasinya; dan/atau
3. berstatus sebagai Pejabat Negara.
d. Bagi p emimpin rekan KJPP pada Penilai Publik di
sektor pasar modal , jenis perubahan data dan
informasi yang dilaporkan :
1. perubahan alamat KJPP;
2. perubahan akta pendirian KJPP termasuk
jika terjadi perubahan susunan rekan,
pemimpin rekan, dan/atau perubahan nama
KJPP;
3. perubahan izin usaha KJPP dari m enteri yang
menyelenggarak an urusan pemerintahan di
bidang keuangan jika terjadi perubahan
nama KJPP;
4. perubahan kerja sama dengan KJPP asing
atau organisasi penilai asing yang telah
memperoleh persetujuan dari m enteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan;
5. pe rubahan perjanjian kerja sama dengan
Penilai Publik dari KJPP lain; dan/atau
6. penutupan atau pembukaan KJPP.
(2) Laporan perubahan data sebagaimana d imaksud pada
ayat (1) wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah:
a. tanggal persetujuan atau pe mberitahuan perubahan
data dari Menteri; dan/atau
b. terjadinya perubahan data dan informasi.
(3) Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Publik, dan
pemimpin rekan KJPP yang merupakan Penilai Publik
di pasar modal yang terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).