MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

Tentang

Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

Sedang dibacaPasal 36Pasal 30 dari 50
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
5Nomor
2025Tahun Terbit
50Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 30 dari 50
60%
TEKS RESMI

Pasal 36

(1) Notaris Pengganti yang menggantikan tugas Notaris
wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk dapat memberikan jasa .
(2) Persyaratan dan dokumen pendaftar an bagi Notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8
berl aku mutatis mutandi s bagi Notaris Pengganti,
kecuali:
a. pemenuhan persyaratan telah diangkat dan telah
diambil sumpahnya sebagai N otaris oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerint ahan di bidang hukum ; dan
b. penyampaian surat keputusan pengangkatan
selaku N otaris dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum .
(3) Selain persyaratan dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Notaris Pengganti wajib
menyamp aikan:
a. surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari
Notaris yang di gantikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) ;
b. keputusan majelis pengawas N otaris mengenai
cuti Notaris yang digantikan; dan
c. berita acara sumpah sebagai Notaris Pen gganti
dari instansi yang berwenang.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Cuti NotarisDisebut dalam Pasal 36

Cuti Notaris adalah hak Notaris untuk tidak menjalankan jabatan dalam jangka waktu tertentu melalui mekanisme dan persyaratan yang…

 IkanDisebut dalam Pasal 36

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KeputusanDisebut dalam Pasal 36

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 NotarisDisebut dalam Pasal 36

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan…

 Notaris PenggantiDisebut dalam Pasal 36

Notaris Pengganti adalah orang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau…

 PersDisebut dalam Pasal 36

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PutusanDisebut dalam Pasal 36

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

 Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 36

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045