PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

(1) Dalam hal profesi lain sebagaimana dimaksud da lam
P asal 2 huru f f :
a. telah terdapat instansi atau lembaga yang
berwenang atau memberikan izin pada profesi lain,
profesi lain wajib memiliki izin terlebih dahulu dari
instansi atau lembaga dimaksud dan memperoleh
surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
atau
b. tidak terdapat instansi atau lembaga yang
berwenang atau memberikan izin pada profesi lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ,
profesi lain wajib terlebih dahulu memperoleh izin
dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 5 -
(2) Pihak wajib menggunakan jasa profesi lain yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam penggunaan jasa profesi lai n yang
dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
(3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2 ):
a. dinyatakan tidak memenuhi kewajiban terhadap
penggunaan jasa Profesi Penunjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di
Sektor Jasa Keuangan; dan
b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan .
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan
perintah tertulis kepada profesi lain yang melakukan
kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyara tan perizinan
atau pendaftaran profesi lain yang ditetapkan Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.