PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

K ewajiban dan larangan Akuntan Publik dan kantor
Akuntan Publik dalam kegiatan j asa keuangan dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan
Publik dalam kegiatan jasa keuangan .
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasa l 25
(1) P enyampaian l aporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 8 ayat (1) huruf b paling sedikit :
a. laporan kegiatan berkala Profesi Penunjang yang
memuat informasi tentang kegiatan Profesi
Penunjang di S ektor J asa K euangan melalui
sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ;
b. laporan insidental meliputi:
1. laporan perubahan data dan informasi Profesi
Penunjang melalui sistem perizinan dan
registrasi terintegrasi Otoritas Jasa
Keuangan ; dan
2. laporan mengenai pelanggaran ketentuan
peraturan perundang - undangan di Sektor
Jasa Keuangan dan/atau di Otoritas Jasa
Ke uangan yang dilaku kan oleh Pihak,
dan/atau kondisi atau perkiraan kondisi
yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha Pihak atau para pemangku
kepentingan disertai dengan bukti kepada
Otoritas Jasa Keuangan .
(2) Periode laporan kegiatan berkala sebagaimana
dima ksud pada ayat (1) huruf a selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember .
(3) Dalam hal Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan kurang dari periode 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), periode laporan
kegiata n berkala terhitung sejak terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun berjalan.
(4) Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a bagi Akuntan Publik dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuan gan
mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor
Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan .
(5) Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat pada
tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya
- 20 -
per iode laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 1 wajib disampaikan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah:
a. tanggal persetujuan atau pemberitahuan
peruba han data dari Menteri; dan/atau
b. te rjadinya perubahan data dan informasi .
(7) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 2 wajib disampaikan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran, kondisi
dan/atau perkiraan kondisi.
(8) Dalam hal batas akhir penyampa ian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) jatuh pada hari
libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada 1
(satu) hari kerja berikutnya.
(9) Profesi Penunjang yang terlambat menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi admin istratif berupa denda sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari
keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) per laporan.
(10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimak sud
pada ayat ( 9 ) tida k menghilangkan kewajiban
penyamp aian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).