PERATURAN OJK Nomor 5 Tahun 2025

(1) Dalam hal Profesi Penunjang mengajukan cuti dalam
melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
a, Profesi Penunjang terlebih dahulu harus
menyampaikan:
a. permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dengan disertai alasan dan jangka waktu cuti; dan
b. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang
me mberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan ,
melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi
Otoritas Jasa Keuangan .
(2) Jangka waktu cuti yang dapat diajukan paling lama 5
(lima) tahun termasuk perpanjangannya.
(3) Profesi Penunjang dapat memperpanjang atau
memper singkat jangka waktu cuti.
(4) Profesi Penunjang yang akan memperpanjang jangka
waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan
kembali paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum jangka waktu cuti berakhir disertai dengan
alasan.
(5) Profesi Penunjang yang a kan mempersingkat jangka
waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan
kembali paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu cuti yang
baru disertai dengan alasa n.
(6) Dalam hal Profesi Penunjang mempersingkat jangka
waktu cuti menjadi kurang dari 1 (satu) tahun:
a. pengecualian kewajiban penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 a yat ( 2 )
huru f c dibatalkan;
b. Profesi Penunjang wajib menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah jangka
waktu cuti berakhir ; dan
- 25 -
c. pengecualian kewajiban mengikuti PPL sampai
dengan berakhirnya masa tidak aktif sement ara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 2 )
huruf d dibatalkan .
(7) Profesi Penunjang yang telah mempersingkat jangka
waktu cuti dan tidak dapat mengikuti PPL pada tahun
dilaks a nak a nnya cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 6 ) huruf c , w ajib melaksanakan PPL dengan
mengakumulasi satuan kredit profesi pada tahun
berikutnya .
(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat ( 4) d isetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan, surat tanda terdaftar Profesi Penunjang
dinyatakan tidak aktif sementara melalui surat
pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(9) Dalam hal permoho nan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat
tanda terdaftar Profesi Penunjang dinyatakan aktif
kembali melalui surat pemberita huan dari Otoritas
Jasa Keuangan.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) tidak disetujui oleh
Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
menerbitkan surat pemberitahuan.