UU No. 17 Tahun 2023

(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif
kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan
untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya.
(21 Dalam. . .
E
(21 Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian
seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal,
bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, danlatau
pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual
pascakematian.
(3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik,
dan/ atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual
pascakematian sslagairnans dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan dengan persetqjuan keluarga.
(4) Dalam rangka upaya penentuan identitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan upaya
identifrkasi mayat sesuai dengan standar.
(5) Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan
dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk
bedah mayat anatomis dan/ata,u bedah mayat klinis.