UU No. 17 Tahun 2023

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab:
a. menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggi-
tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas,
mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;
b. memberi pelindungan dan menjamin Pelayanan
Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang
dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi
manusia;
c. memberikan kesempatan kepada orang yang
berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk
dapat memperoleh haknya sebagai warga negara
Indonesia;
d. melakukan penanganan terhadap orang dengan
gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan
mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang
lain;
e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan
Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama
maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia,
termasuk layanan untuk Pasien narkotika,
psikotropika, dar: zal adiktif lainnya;
f. mengembangkan Upaya Kesehatan jiwa berbasis
masyarakat sebagai bagian dari Upaya Kesehatan
jiwa keseluruhan;
g. melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan
di luar sektor Kesehatan dan Upaya Kesehatan jiwa
berbasis masyarakat; dan
h. mengatur. . .
REPUEUK INDONESIA
-4L-
h. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya
manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk
pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa.
(2) Upaya Kesehatan jiwa dilaksanakan dengan
mengedepankan peran keluarga dan masyarakat.
(3) Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang
dengan gangguan jiwa.