UU No. 17 Tahun 2023

(1) Dalam rangka pengamatan penyakit dan/ atau faktor
risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah
dilakukan pengawasan terhadap alat angkut, orang,
barang, dan/ atau lingkungan.
(21 Pengawasan terhadap alat angkut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kapal,
pesawat udara, dan kendaraan darat yang melayani
angkutan sipil, baik pada saat kedatangan maupun
keberangkatan.
(3) Selain terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan
darat yang melayani angkutan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengawasan juga dilakukan
terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat
nonsipil untuk kebutuhan transportasi perang, pejabat
negara, dan/atau tamu negara yang pelaksanaannya
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
(4) Dalam hal ditemukan penyakit dan/ atau faktor risiko
penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di Pintu
Masuk atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani
lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan
penanggulangan.
(5) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat berupa:
a. skrining, rujukan, isolasi atau karantina, pemberian
kekebalan, pemberian profilaksis, disinfeksi,
dan/ atau dekontaminasi terhadap orang sesuai
dengan indikasi;
b. disinfeksi
REPUBUK INDONEgIA
b. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/ atau
deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
dan/atau
c. tindakanpenanggulanganlainnya.
(6) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan
cara penyebarannya.
(7) Dalam hal terdapat orang yang tidak bersedia dilakukan
tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan berwenang
merekomendasikan kepada maskapai penerbangan, agen
pelayaran, atau agen kendaraan darat untuk menunda
keberangkatan atau mengeluarkan rekomendasi kepada
pejabat imigrasi untuk dilakukan penolakan.
(8) Kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang kesehatan dalam melaksanakan
kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat melibatkan lintas sektor dan Pemerintah
Daerah.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.