UU No. 17 Tahun 2023

(1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
melaksanakan pemrosesan data dan informasi Kesehatan
yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pengumpulan;
c. penyimpanan;
d. pemeriksaan;
e. transfer;
f. pemanfaatan; dan
g. pemusnahan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditqjukan untuk menentukan daftar data dan
informasi yang akan dikumpulkan.
(3) Pengumpulan
l:lrFFIFtrN
REPUBLTK IXDONEIiIA
-t52-
(3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan sesuai dengan hasil perencanaan
data.
(41 Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan dalam pangkalan data pada tempat
yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan
menggunakan media penyimpanan elektronik dan/ atau
nonelektronik.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas
data dan informasi.
(6) Ttansfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan antarpenyelenggara Sistem Informasi
Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
(7) Data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara
Sistem Informasi Kesehatan dapat ditransfer ke luar
wilayah Indonesia untuk tujuan yang spesifrk dan
terbatas dengan izin dari Pemerintah Pusat.
(8) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilaksanakan untuk:
a. Kesehatanperseorzrngan;
b. Kesehatanmasyarakat;
c. pembangunan Kesehatan; dan
d. pengambilankebijakan.
(e) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Sistem
Informasi Kesehatan setelah berakhimya masa
penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(10) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat
memusnahkan data dan informasi setelah berakhirnya
masa penyimpanan.
(1 1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib
mencatat riwayat pemrosesan data dan informasi.
(t2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan data dan
informasi Kesehatan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
REFUEUK INDONESIA