PORTAL REGULASIUU
UU No. 17 Tahun 2023
Tentang
Kesehatan
Sedang dibacaPasal 320Pasal 320 dari 458
☰Daftar Isi UU 17/2023458 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →17Nomor
2023Tahun Terbit
458Total Pasal
45.8KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 320 dari 458
70%
TEKS RESMI
Pasal 320
(1) Obat terdiri atas:
a. Obat dengan resep; dan
b. Obat tanpa resep.
(21 Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digolongkan menjadi:
a. Obat. . .
-t37-
a. Obat keras;
b. narkotika; dan
c. psikotropika.
(3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas
pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(41 Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digolongkan menjadi:
a. Obat bebas; dan
b. Obat bebas terbatas.
(5) Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras
tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan
kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(71 Dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, Pemerintah Pusat dapat menetapkan
penggolongan Obat dan/ atau melakukan perubahan
penggolongan Obat selain penggolongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (41.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat,
Obat dengan resep, dan Obat tanpa resep diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
KesehatanDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini
Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…
ApotekDasar hukum merujuk regulasi iniApotek adalah istilah dalam pelayanan kesehatan atau kefarmasian yang berkaitan dengan obat, resep, tenaga kesehatan, izin praktik, persetujuan…
ApotekerDasar hukum merujuk regulasi iniApoteker adalah istilah dalam pelayanan kesehatan atau kefarmasian yang berkaitan dengan obat, resep, tenaga kesehatan, izin praktik, persetujuan…
ObatDasar hukum merujuk regulasi iniObat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan…
Obat BebasDasar hukum merujuk regulasi iniObat Bebas adalah istilah dalam pelayanan kesehatan atau kefarmasian yang berkaitan dengan obat, resep, tenaga kesehatan, izin praktik,…
Obat Bebas TerbatasDasar hukum merujuk regulasi iniObat Bebas Terbatas adalah istilah dalam pelayanan kesehatan atau kefarmasian yang berkaitan dengan obat, resep, tenaga kesehatan, izin…
Obat KerasDasar hukum merujuk regulasi iniObat Keras adalah istilah dalam pelayanan kesehatan atau kefarmasian yang berkaitan dengan obat, resep, tenaga kesehatan, izin praktik,…
Fasilitas Pelayanan KesehatanDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniFasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 3 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja