UU No. 17 Tahun 2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 4L9 Tahun 1949 tentang
Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419);
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang Praktik
Kedokteran (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2O09 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol3 tentang
Pendidikan Kedokteran (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OL4 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);
h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O14 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 5607);
i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OL4 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);
j. Undang-Undang. . .
PRESIDEI{
REPUELIK INDONEBIA
-t97-
j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62361;' dart
k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6325),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.