UU No. 17 Tahun 2023

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42A, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435,
Pasa1 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan
Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungiawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,
pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.
(21 Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional,
pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik
manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak:
a. Rp2.000.00O.0O0,00 . . .
tr tlEIrFIIIXTIIitrtrIEIn
-t92-
a Rp2.000.0O0.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hal
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana penjara di bawah 7 (tqjuh) tahun;
b Rp5.000.0O0.000,00 (lima miliar rupiah) dalam hal
tindak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun sampai
dengan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
c Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling lama 2O (dua puluh)
tahun.
(3) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk
dan/ atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut
termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain
yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
(41 Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
a. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan
tujuan korporasi;
b. diterima sebagai kebijakan korporasi; dan/ atau
c. digunakan untuk menguntungkan korporasi secara
melawan hukum.