UU No. 17 Tahun 2023

(1) Dalam rangka pemerataan Pelayanan Kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab melakukan penempatan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses
seleksi.
(21 Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;
b. penugasan khusus; atau
c. pengangkatan pegawai dengan cara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Pemerintah Pusat dapat menempatkan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(4) Pengangkatan sebagai aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a serta penempatan
melalui pengangkatan sebagai €rnggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui
penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan sesuai dengan perencanaan nasional
dan dilakukan oleh Menteri atau gubernur/bupati/wali
kota dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan
Kesehatan, ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan, serta memperhatikan daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan.
(6) Ketentuan . . .
n
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur
dengan Peraturan Pemerintah.