UU No. 17 Tahun 2023

(1) Untuk mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan AIat
Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab terhadap kemandirian di bidang
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
(21 Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata
kelola rantai pasok Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
dari hulu hingga hilir secara terintegrasi dengan
mengutamakan penggunaan dan pemenuhan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dalam
negeri untuk ketahanan dan kemajuan Kesehatan
nasional.
(3) Pemenuhan kebutuhan ketahanan Kesehatan nasional
sebagai6412 dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
bertahap sesuai dengan prioritas nasional.
(4) Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit dengan:
a. menerbitkan kebijakan, termasuk memberikan
insentif pada pelaku usaha yang berupaya
mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan AIat
Kesehatan;
b. meningkatkan daya saing industri Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan;
c. memberikan dukungan bagr penguasaan dan
pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penelitian
dan pengembangan dalam bidang Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan, termasuk melalui kerja sama
luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat secara multilateral, regional,
dan bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-trndangan;
d. memproduksi. . .
NEPUBUK IT{DONESIA
-t4t-
d. memproduksi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam
negeri dan ekspor serta meningkatkan kegiatan
industri/utilisasi kapasitas industri;
e. memastikan penggunaan Bahan Obat dan bahan
baku Alat Kesehatan produksi dalam negeri oleh
industri farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri;
f. mengoptimalkan peran akademisi, pelaku usaha,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat; dan
g. menjamin keberlangsungan rantai pasok melalui
lisensi sukarela, lisensi wajib, atau pelaksanaan
paten oleh pemerintah, terutama dalam kondisi
bencana, KLB, atau Wabah.
(5) Untuk menjamin ketahanan nasional, Obat generik
intematianal nonpropietary name yang dipasarkan di
Indonesia hanya boleh dibuat oleh industri farmasi dalam
negeri.