PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk
jangka waktu masing - masing 30 (tiga puluh) hari.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa teguran secara tertulis yang disampaikan melalui
surat atau situs.
(3) Selain teguran tertulis yang disampaikan melalui surat,
teguran tertulis ketiga dapat disampaikan melalui situs.
(4) Tahapan pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihentikan prosesnya jika Penyelenggara Pos
telah memenuhi kewajibannya.
(5) Dalam hal Penyelenggara Pos dalam jangka waktu teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi penghentian
sementara kegiatan berusaha.
(6) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan sanksi administratif
untuk menghentikan kegiatan operasional Penyelenggara
Pos untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(7) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berakhir sampai dengan
dipenuhinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Penyelenggara Pos terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.
(8) Dalam hal Penyelenggara Pos yang dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara kegiatan
berusaha telah memenuhi kewajiban sebelum jangka waktu
masa penghentian sementara kegiatan berusaha berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyelengga ra Pos
dapat kembali melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pos
dan Penyelenggara Pos harus melapor kepada Direktur
Jenderal.
(9) Dalam hal Penyelenggara Pos yang telah dikenai sanksi
administratif penghentian sementara kegiatan berusaha
tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya
jangka waktu sebagaima dimaksud pada ayat (6) ,
Penyelenggara Pos dikenai sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha.
(10) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian
sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dapat dilakukan bersamaan dengan sanksi
administratif berupa daya paksa polisional.
- 43 -
(11) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur
Jenderal.