PORTAL REGULASIPERMENKOMDIGI
PERMENKOMDIGI Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Layanan Pos Komersial
Sedang dibacaPasal 17Pasal 17 dari 130
☰Daftar Isi Regulasi130 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
8Nomor
2025Tahun Terbit
130Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 17 dari 130
13%
TEKS RESMI
Pasal 17
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) dan Pasal 13 serta penyediaan wilayah operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dipenuhi
dalam jangka waktu:
a. 18 (delapan belas) bulan bagi Penyelenggara Pos yang telah
memiliki izin Penyelenggaraan Pos; dan
b. 12 (dua belas) bulan bagi Penyelenggara Pos yang
memperoleh izin Penyelenggaraan Pos setelah Peraturan
Menteri ini diundangkan .
Paragraf 7
Layanan Transaksi Keuangan
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IzinDisebut dalam Pasal 17
Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
Penyelenggara PosDisebut dalam Pasal 17Penyelenggara Pos adalah istilah dalam hukum pos yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar,…
Penyelenggaraan PosDisebut dalam Pasal 17Penyelenggaraan Pos adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan pos sesuai kewenangan, standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam hukum pos.…
SaksiDisebut dalam Pasal 17Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.…
Transaksi KeuanganDisebut dalam Pasal 17Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045