UU No. 17 Tahun 2023

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
a. memberikan informasi yang benar tentang
pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
b. memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman,
bermutu, antidiskriminatif, dan efektif dengan
mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit;
c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada
Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
d. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan
Kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
pelayanannya;
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagr
masyarakat tidak mampu atau miskin;
f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak
mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat
tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi
korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi
kemanusiaan;
g. membuat . . .
K INDONESIA
g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai
acuan da-lam melayani Pasien;
h. menyelenggarakan rekam medis;
i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang
layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir,
ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas,
wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
j. melaksanakan sistem rujukan;
k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan
dengan standar profesi dan etika serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;
l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewajiban Pasien;
m. menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan bencana;
p. melaksanakan program pemerintah di bidang
Kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
q. membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan
praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga
Kesehatan lainnya;
r. men5rusun dan melaksanakan peraturan internal
Rumah Sakit;
s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan
tugas; dan
t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit
sebagai kawasan tanpa rokok.
(2t Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.