PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) atau perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan sesuai,
Direktur Jenderal:
a. menerbitkan Pertimbangan Teknis; atau
b. menolak penerbitan Pertimbangan Teknis,

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW.
(2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan
penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur
Jenderal dengan mempertimbangkan:
a. neraca pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau
Produk Tekstil;
b. kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil dari
Pelaku Usaha;
c. penyerapan lokal Tekstil dan/atau Produk Tekstil
dari Pelaku Usaha; dan/atau
d. realisasi impor, ekspor, dan/atau produksi dari
Pelaku Usaha.
(3) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan
Teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai
persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
(4) Dalam hal Direktur Jenderal menolak penerbitan
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan
Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha.
(5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara
elektronik.