PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis
perubahan berupa penambahan jumlah alokasi
kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf b:
a. bagi Perusahaan API-P yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
produksinya sendiri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit
berupa:
a) rencana kebutuhan Impor Tekstil
dan/atau Produk Tekstil yang akan
diubah;
b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk
Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/
harmonized system sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor; dan
c) realisasi produksi sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) LHVKI atau LHVKI perubahan yang
masih berlaku;
d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor;
e) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
f) matriks perubahan serta data
dukungnya;
b. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit
berupa:
a) rencana kebutuhan Impor Tekstil
dan/atau Produk Tekstil yang akan
diubah;
b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk
Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/
harmonized system sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor; dan

c) realisasi produksi sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor dari setiap
Perusahaan Industri yang memiliki
kontrak kerja sama dan/atau kontrak
jual beli dengan Perusahaan API-U yang
bersangkutan; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) LHVKI atau LHVKI perubahan yang
masih berlaku dari Perusahaan Industri
yang mengajukan penambahan alokasi
Impor;
d) LHVIU yang masih berlaku;
e) Pemberitahuan Pabean Impor sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor;
f) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
g) matriks perubahan serta data
dukungnya;
c. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit
berupa:
a) rencana kebutuhan Impor Tekstil
dan/atau Produk Tekstil yang akan
diubah; dan
b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk
Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/
harmonized system sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) LHVIU yang masih berlaku;
d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor;
e) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
f) matriks perubahan serta data
dukungnya;

d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang
konsumsi, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit
berupa:
a) rencana kebutuhan Impor Produk
Tekstil yang akan diubah; dan
b) realisasi Impor Produk Tekstil untuk
setiap jenis dan pos tarif/harmonized
system sejak diterbitkannya Persetujuan
Impor; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) LHVIU yang masih berlaku;
d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor;
e) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
f) matriks perubahan serta data
dukungnya; dan
e. bagi PPBB yang melakukan Impor Tekstil untuk
digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan
penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit
berupa:
a) rencana kebutuhan Impor Tekstil yang
akan diubah;
b) realisasi Impor Tekstil untuk setiap jenis
dan pos tarif/harmonized system sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
c) realisasi produksi sejak diterbitkannya
Persetujuan Impor dari setiap IKM yang
dilayani oleh PPBB; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) LHVIKM yang masih berlaku;
d) bukti penetapan sebagai PPBB;
e) bukti kontrak pemesanan dengan IKM;
f) Pemberitahuan Pabean Impor sejak
diterbitkannya Persetujuan Impor;
g) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan PPBB
yang menyatakan bertanggung jawab
atas kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan

h) matriks perubahan serta data
dukungnya.
(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 huruf e), huruf b angka 2
huruf f), huruf c angka 2 huruf e), huruf d angka 2
huruf e), dan huruf e angka 2 huruf g) dan format
matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 2 huruf f), huruf b angka 2 huruf g),
huruf c angka 2 huruf f), huruf d angka 2 huruf f), dan
huruf e angka 2 huruf h) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.