PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis
perubahan berupa perubahan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a:
a. bagi Perusahaan API-P yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
produksinya sendiri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) yang akan diubah; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang disetujui kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-P;
d) dokumen persetujuan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-P;
e) LHVKI atau LHVKI perubahan yang
masih berlaku;
f) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan/atau dokumen
yang disampaikan; dan

g) matriks perubahan serta data
dukungnya;
b. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) yang akan diubah; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) surat pernyataan dari Perusahaan
Industri yang memiliki kontrak kerja
sama dan/atau kontrak jual beli dengan
Perusahaan API-U yang bersangkutan
yang memuat perubahan data dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur;
c) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
d) LHVKI atau LHVKI perubahan yang
masih berlaku dari Perusahaan Industri
yang memiliki kontrak kerja sama
dan/atau kontrak jual beli dengan
Perusahaan API-U yang bersangkutan;
e) akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang disetujui kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
f) dokumen persetujuan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
g) LHVIU yang masih berlaku;
h) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
i) matriks perubahan serta data
dukungnya;
c. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan
sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) yang akan diubah; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:

a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) surat pernyataan dari Perusahaan Non
Industri yang memiliki kontrak kerja
sama dan/atau kontrak jual beli dengan
Perusahaan API-U yang bersangkutan
yang memuat perubahan data dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur;
c) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
d) akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang disetujui kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
e) dokumen persetujuan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
f) LHVIU yang masih berlaku;
g) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
h) matriks perubahan beserta data
dukungnya;
d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor
Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang
konsumsi, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) yang akan diubah; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
c) akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang disetujui kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
d) dokumen persetujuan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas
Perusahaan API-U;
e) LHVIU yang masih berlaku;
f) bukti pemenuhan standardisasi industri
yang diberlakukan secara wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan setingkat direktur yang
menyatakan bertanggung jawab atas
kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
h) matriks perubahan beserta data
dukungnya; dan
e. bagi PPBB yang melakukan Impor Tekstil untuk
digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan
penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) yang akan diubah; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan
sebelumnya;
b) surat pernyataan dari IKM yang memuat
perubahan data dan ditandatangani
oleh pimpinan IKM;
c) Persetujuan Impor yang diterbitkan
sebelumnya;
d) akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang disetujui kementerian
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas PPBB;
e) dokumen persetujuan perubahan
anggaran dasar perusahaan yang
diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum, apabila
terdapat perubahan identitas PPBB;
f) LHVIKM yang masih berlaku;
g) surat pernyataan bermeterai dan
ditandatangani oleh pimpinan PPBB
yang menyatakan bertanggung jawab
atas kebenaran data dan dokumen yang
disampaikan; dan
h) matriks perubahan beserta data
dukungnya.
(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 2 huruf f), huruf b angka 2
huruf b) dan huruf h), huruf c angka 2 huruf b) dan
huruf g), huruf d angka 2 huruf g), dan huruf e angka
2 huruf b) dan huruf g) dan format matriks perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2
huruf g), huruf b angka 2 huruf i), huruf c angka 2

huruf h), huruf d angka 2 huruf h), dan huruf e angka
2 huruf h) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.