PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri
melakukan perubahan identitas perusahaan berupa
nama dan/atau alamat kantor sebelum masa berlaku
LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
berakhir, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri
harus mengajukan perubahan LHVKI.
(2) Selain perubahan identitas perusahaan berupa nama
dan/atau alamat kantor, Perusahaan API-P atau
Perusahaan Industri harus mengajukan perubahan
LHVKI apabila sebelum masa berlaku LHVKI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
berakhir terjadi perubahan wilayah administrasi
pemerintahan yang mengakibatkan berubahnya
alamat pabrik.
(3) Perubahan LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diajukan kepada Lembaga Pelaksana
Verifikasi melalui SIINas.
(4) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri
mengajukan perubahan LHVKI karena adanya
perubahan identitas perusahaan berupa nama
dan/atau alamat kantor, Perusahaan API-P atau
Perusahaan Industri paling sedikit harus
menyampaikan:
a. Perizinan Berusaha terbaru;
b. akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang
disetujui kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
c. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar
perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.
(5) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri
mengajukan perubahan LHVKI karena adanya
perubahan identitas perusahaan berupa perubahan
alamat pabrik yang diakibatkan berubahnya wilayah
administrasi pemerintahan, Perusahaan API-P atau
Perusahaan Industri paling sedikit harus
menyampaikan Perizinan Berusaha terbaru.