UU No. 17 Tahun 2023

(1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga
melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai
sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
(2) Tenaga
NEPUELIK INDONESIA
_t32_
l2l Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan
dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang
merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan
rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
(3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit
atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengajukan permohonan secara tertulis.
(4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga
Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga
Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan
secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien,
keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh
Pasien atau keluarga Pasien.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan
penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang
dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian
yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional.
(71 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
(8) Da1am hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk
dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat
dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak pidana
yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan.
BUK INDONESIA