UU No. 17 Tahun 2023

(1) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(21 Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Kesehatan.
(3) Pejabat
nTJrEIttIilNA;lTEE{n
-ta4-
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang:
a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas
kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang Kesehatan;
b. memanggil, memeriksa, atau melakukan
penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di
bidang Kesehatan;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau
memasuki tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan;
e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang Kesehatan;
f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang Kesehatan;
g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Kesehatan;
h. menahan, memeriksa, serta menyita surat,
dokumen, dan/ atau bahan / barang bukti lainnya
dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain
yang ada hubungannya dengan tindak pidana di
bidang Kesehatan;
j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Kesehatan;
l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti yang membuktikan adanya tindak
pidana di bidang Kesehatan; dan
m. melakukan
NEFUBLIK INDONESIA
m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi
dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(41 Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan
pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
(6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.