UU No. 4 Tahun 2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi harus melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44ts_ ayat (2) dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini; b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; c. koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat l2l dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini wajib melaporkan yang kegiatan usahanya kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; d. penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud dalam yang huruf a yang dilakukan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; pemerintahan di e. menteri yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) dalam Pasal 2O2 Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan; yang f. Otoritas Jasa Keuangan memproses perizinan usaha diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak daftar koperasi diterima sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sektor jasa keuangan; dan g. sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf f, izin usaha koperasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e oleh tetap berlaku dan pengawasan dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi atau Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai perkoperasian. Bagian . . .

REITUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan Ketentuan Peralihan Terkait Lembaga Keuangan Mikro