UU No. 4 Tahun 2023

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OLL tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52231diubah sebagai berikut: 1 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal2...

PRESTDEN

Pasal 2 (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. (21 Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital. (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (U disimbolkan dengan Rp.

2 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 (1) Pengelolaan Rupiah kertas dan logam meliputi tahapan: a. Perencanaan; b. Pencetakan; c. Pengeluaran; d. Pengedaran; e. Pencabutan dan Penarikan; dan f. Pemusnahan. (21 Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

3 Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal L4A. . .

Pasal 14A (U Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi pada Perencanaan, penerbitan, Pengedaran, dan penatausahaan. (21 Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengelolaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek: a. penyediaan Rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan Sistem Keuangan; c. dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi ekonomi dan keuangan digital; d. pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi secara nasional; dan e. pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta pelindungan data pribadi. (41 Dalam melakukan Perencanaan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank lndonesia.

4 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Bank Indonesia wqiib melaporkan Pengelolaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14A secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada DPR.

Bagian

REPUALTK INDONESIA -lL7- Bagian Ketujuh Pengembangan Sektor Keuangan