UU No. 4 Tahun 2023

Ketentuan Pasal 62 dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun Republik 2016 tentang Penjaminan (kmbaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Dalam hal Perusahaan Penjaminan memiliki unit syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Penjaminan syariah dimaksud wajib melakukan pemisahan unit tersebut menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah- l2l Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pemisahan unit syariah menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka konsolidasi penjaminan. dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan konsolidasi serta sanksi bagi Perusahaan Penjaminan syariah yang tidak melakukan pemisahan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur setelah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikonsultasikan dengan DPR. sebagaimana (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan dalam jangka sejak waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung Undang-Undang ini diundangkan. BABX ...

REPUBL|K INDONESIA

BAB X USAHA JASA PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Usaha Jasa Pembiayaan