PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 28 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sedang dibacaPasal 60Pasal 57 dari 105
☰Daftar Isi Regulasi105 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →28Nomor
2025Tahun Terbit
105Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 57 dari 105
54%
TEKS RESMI
Pasal 60
(1) Jika dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan
verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (2) huruf b.
(21 Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melakukan identifikasi dan
pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan
dan melakukan penelaahan teknis.
(3) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan paling lama 39 (tiga puluh sembilan)
Hari.
(41 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan
komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan
persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi
persyaratan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan
hutan dinyatakan ditolak.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan
komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan
persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi
persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (21
huruf c.
Pasal
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_40_
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
HutanDisebut dalam Pasal 60
Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
Kawasan HutanDisebut dalam Pasal 60Kawasan Hutan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan,…
KehutananDisebut dalam Pasal 60Kehutanan adalah istilah dalam hukum kehutanan yang menjelaskan status hutan, kawasan hutan, pengurusan, pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, hasil…
Pelepasan Kawasan HutanDisebut dalam Pasal 60Pelepasan Kawasan Hutan adalah istilah yang digunakan dalam hukum kehutanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengukuhan kawasan,…
PermohonanDisebut dalam Pasal 60pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
PersDisebut dalam Pasal 60Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 60Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 60Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045