PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan verifikasi terhadap
permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa
lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian
alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak diterimanya permohonan persetujuan prinsip
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OSS.
(21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan hasil berupa:
a. penolakan;
b. perbaikan; dan
c. persetujuan.
(3) Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1); dan
b. pemenuhan ketentuan teknis.
(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dalam hal:
a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
b. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan
tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c,
dalam hal:
a.permohonan...
PRES tDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan
b. permohonan memenuhi ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(6) Dalam hal:
a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1); dan
b. permohonan memenuhi ketentuan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk
diperbaiki.