PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (21 huruf b dapat diterbitkan tanpa dilakukan
penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kondisi tertentu.
(21 Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. lokasi...
FRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2t-
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK
atau kawasan industri yang poligon koordinat
lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan
terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan
yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara
pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat
lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan
terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan
kegiatan usaha di kawasan tersebut;
c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah
yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah
mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku
Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan
usaha yang sama, serta luasan yang sama;
d. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah
yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha
lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan
atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI
dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang
sama;
e. lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak
dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
f. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi,
dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting,
letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha
eksisting, dan pada pola ruang yang sama; dan/atau
g. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk
pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare
dan sesuai dengan RTR.
(3) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:
a. pendaftaran;
b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang; dan
c. penerbitan persetujuan KKPR.
(4) Sistem...
PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA
(41 Sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR
untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata rllang
serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan,
gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing.