MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sedang dibacaPasal 71Pasal 68 dari 105
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
28Nomor
2025Tahun Terbit
105Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 68 dari 105
65%
TEKS RESMI

Pasal 71

(1) Pembayaran PNBP dilakukan oleh Pelaku Usaha paling
lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat
perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (3) atau Pasal 70 ayat (8).
(21 Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampaui:
a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tidak berlaku; dan
b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP
kedua.
(3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan
surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (21huruf b.
(4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui:
a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi tidak berlaku; dan
b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP
ketiga.
(5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka
waktu paling lama 7 (tu1uh) hari kalender sejak diterbitkan
surat perintah setor PNBP ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b.
(6) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terlampaui:
a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menjadi tidak berlaku; dan
b. permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik
kembali oleh Pelaku Usaha.
Pasal. . .
PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 71

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 71

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

 PersDisebut dalam Pasal 71

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 71

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045