PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a meliputi:
a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;
b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa
KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB
berdasarkan kegiatan usaha.
(2) Subtahapan...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk
badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
(3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPRL untuk lokasi
usaha yang berada di laut; dan
b. PL berupa SPPL bagi usaha danlatau kegiatan yang
tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
(41 Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan
permohonan perolehan atau pengajuan PB berdasarkan
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c.