MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sedang dibacaPasal 66Pasal 63 dari 105
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
28Nomor
2025Tahun Terbit
105Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 63 dari 105
60%
TEKS RESMI

Pasal 66

(1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
a. pendaftaran;
b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut;
c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
ruang laut; dan
d. penerbitan persetujuan KKPRL.
(21 Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (21 dilakukan untuk kegiatan secara
menetap di sebagian rltang laut yang mencakup:
a. permukaan laut;
b. kolom air; danlatau
c.permukaan...
PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA
c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
(3) Kegiatan secara menetap sebagaimana
dimaksud pada
ayat (21harus memenuhi kriteria:
a. dilakukan secara terus menerus; dan
b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari
kalender,
sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan
di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir
dan
pulau-pulau kecil.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KelautanDisebut dalam Pasal 66

Kelautan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kelautan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah laut, sumber…

 Pemanfaatan RuangDisebut dalam Pasal 66

Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan ruang sesuai fungsi, izin, standar, dan ketentuan dalam hukum penataan ruang.…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 66

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDisebut dalam Pasal 66

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 66

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 66

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…

 PersDisebut dalam Pasal 66

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 66

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045