PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dokumen dinyatakan
tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada
Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
(2) Pelaku. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang
dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak
pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (21paling lama 1 (satu)
Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen.
(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan benar,
permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b.
(5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21
atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan tidak benar,
permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan
melalui Sistem OSS.