MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 28 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sedang dibacaPasal 98Pasal 94 dari 105
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
28Nomor
2025Tahun Terbit
105Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 94 dari 105
90%
TEKS RESMI

Pasal 98

(1) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melakukan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b atas formulir
UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.
(2) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi
atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha
dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara
otomatis melalui Sistem OSS.
(3) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah
tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
dinyatakan benar.
(4) Pemeriksaan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(41 Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar
untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan
tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
dinyatakan benar.
(5) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan
bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
dinyatakan benar.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
RisikoDisebut dalam Pasal 98

Risiko adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 AnakDisebut dalam Pasal 98

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 BupatiDisebut dalam Pasal 98

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

 GubernurDisebut dalam Pasal 98

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 98

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 98

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 98

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 98

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045