PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal yang diajukan
oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:
a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;
b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;
penyusunan
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. pen5rusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
oleh Pelaku Usaha; dan
d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha wajib Amdal yang telah memiliki
PL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Usaha
harus melakukan perubahan PL.
(3) Pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Pen5rusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
(5) Permohonan PL melalui penilaian dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:
a. dokumen Andal;
b. dokumen RKL-RPL; dan
c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan/atau lalu lintas.
(6) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS,
menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
penilaian terhadap permohonan PL dengan dokumen
Amdal.
(71 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
melalui tahapan:
a. penilaian administrasi; dan
b. penilaian substansi.
Pasal. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA