PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Dalam hal pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 telah diterbitkan,
Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada
menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas
pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati,
atau wali kota sesuai dengan lokasi penerbitan KKPR.
(21 Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata rLlang serta tugas
pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati,
atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing
melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat
dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21ditemukan ketidaksesuaian antara
usaha dan/atau kegiatan dengan RTR, menteri/kepala
badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di
bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota:
a.menyampaikan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR
melalui Sistem OSS; dan
b. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.
Bagian Ketiga
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil
dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi