PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) meliputi:
a. KKPR;
b. PL; dan
c. PBG dan SLF.
(21 Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan
usaha.
(3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dilakukan oleh:
a. Lembaga OSS;
b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan
d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama
bupati/wali kota,
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penerbitan
persyaratan dasar:
a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KEK, kewenangan penerbitan persyaratan dasar
dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan ekonomi khusus; atau
b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah
KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.
(5) Penerbitan...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t4-
(5) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis
nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional,
penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.