PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan
rLrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
(21 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak pembayaran
PNBP terpenuhi.
(3) Jika . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan
dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan
kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.
Pasal 2 1
(1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c
dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan
pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang
dan komplementer berdasarkan:
a. RTR wilayah kabupaten/kota;
b. RTR wilayah provinsi;
c. RTR kawasan strategis nasional;
d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
e. RTR wilayah nasional.
(21 Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk pertimbangan teknis pertanahan.
(3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen
usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.