PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b:
a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan
pemenuhan baku mutu emisi, dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) Hari; dan
b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun, dilakukan paling lama 16 (enam belas) Hari,
sejak dinyatakan lengkap dan benar.
(2) Penerbitan...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(21 Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O ayat (2)
huruf d:
a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan
sedang, dilakukan paling lama 23 (dua puluh tiga)
Hari; dan
b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari,
sejak dinyatakan lengkap dan benar.
(3) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis
untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan
baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan
PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan
teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan
benar dari:
a. pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan untuk penerbitan
persetujuan teknis yang menjadi kewenangan
menteri/ kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup; atau
b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk
penerbitan persetujuan teknis yang menjadi
kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,
melalui sistem informasi lingkungan hidup.
(41 Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis
untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha dapat
langsung mengajukan permohonan PL dengan
melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis
Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar
dari:
a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun untuk penerbitan persetujuan
teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala
badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian
lingkungan hidup; atau
b.pejabat...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk
penerbitan persetujuan teknis yang menjadi
kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,
melalui sistem informasi lingkungan hidup.
(5) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis
mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan
PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan
teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan
benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melalui sistem informasi lalu lintas.
(6) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4)', dan ayat (5) sudah harus diterima pada saat
pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup
dimulai.
(71 Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat
dimulainya pemeriksaan substansi dokumen lingkungan
hidup, pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup
tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.