PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan
persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL,
apabila:
a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha
yang menunjukkan masih mampu mendukung
pelaksanaan usaha; dan
b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya
dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.
(21 Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis
nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan
penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup
dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan
pengajuan PL.
(3) Permohonan
PRES IDEN
R.EPUBLIK INDONESIA
(3) Permohonan penerbitan persetujuan teknissebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diajukan kepada
menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing melalui sistem
informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi
lalu lintas.
(4) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang
pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing menyampaikan
kepada Pelaku Usaha mengenai persetujuan atau
penolakan atas permohonan penerbitan persetujuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.