PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan
substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk
usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2),
diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara
otomatis melalui Sistem OSS.
(21 Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat
perbaikan, menteri/ kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau
penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan
lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan
perbaikan, menteri/ kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-
masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan
perbaikan kepada Pelaku Usaha.
(4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling
lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Berdasarkan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (4lr, menteri/kepala badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan
hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS
menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan
kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen
diterima.
(6) Apabila:
a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas
waktu; atau
b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,
permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan
pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan
alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha
melalui Sistem OSS.