PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b dan/atau PB UMKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. ketenaganukliran;
f. perindustrian;
g. perdagangan dan metrologi legal;
h. pekerjaan umum dan perumahan ralryat;
i. transportasi;
j. kesehatan, obat, dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
o. pertahanan dan keamanan.
(21 Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula
sektor:
a. ekonomi kreatif;
b. informasi geospasial;
c. ketenagakerjaan;
d. perkoperasian;
e. penanaman modal;
f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
g. lingkungan hidup.
(3) PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21meliputi pengaturan:
a. kode KBLIIKBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan,
jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU,
parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
b. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu
penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan
kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
c. metode analisis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar
produk/jasa.
(4) Kode...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan,
jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU,
parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(5) Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu
penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan
kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
(6) Metode analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(71 Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan
mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan
menteri kepala lembaga.
/
(8) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa
serta mekanisme penerbitannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (71 menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator
KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.
(9) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (71 mengacu pada pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(10) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha
melakukan kegiatan usaha.
(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:
a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun;
dan/atau
d. perdagangan. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_10_
d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi
peredarannya,
yang masa berlakunya diatur dalam Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, danf atau Peraturan Presiden.
(12) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (71 ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian.