PP Nomor 28 Tahun 2025

(1) Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip
pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan melalui
Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
permohonan yang meliputi:
a. rencana kegiatan usaha;
b. pertimbangan teknis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing;
c. peta usulan areal usaha; dan
d. pakta integritas.
(21 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:
a. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam
hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan
jasa lingkungan air;
b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan,
dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB
pemanfaatan jasa lingkungan energi air;
c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau
kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan yang membidangi kepariwisataan, dalam
hal PB yang dimohonkan merupakan PB pengusahaan
sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB
pengusahaan taman buru; dan/atau
d. surat keterangan keahlian/pernah mengikuti
pelatihan pemandu wisata alam bagi pemohon PB
penyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.
(3) Untuk...
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Untuk PB penyediaan jasa wisata alam, dokumen
persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c tidak menjadi persyaratan.