MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

Tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sedang dibacaPasal 49Pasal 49 dari 162
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
17Nomor
2025Tahun Terbit
162Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 49 dari 162
30%
TEKS RESMI

Pasal 49

(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
a. disetujui; atau
b. tidak disetujui.
(2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah seluruh
dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan
calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan
izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan
Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan
penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
dalam jan gka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai pemberian izin pendirian,
penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara.
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil
penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada
Penyelenggara.
(5) Selain memberitahukan kepada Penyelenggara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa
Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan kepada Pihak lain yang
berkepentingan dalam melaksanakan fungsi, tugas,
dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
- 38 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakDisebut dalam Pasal 49

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 IkanDisebut dalam Pasal 49

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 IzinDisebut dalam Pasal 49

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 KepatutanDisebut dalam Pasal 49

Kepatutan adalah ukuran kewajaran yang digunakan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan perdata. Uraian ini merupakan…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 49

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PenggabunganDisebut dalam Pasal 49

Penggabungan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 49

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 49

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045