☰Daftar Isi Regulasi162 Pasal

PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

Tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sedang dibacaPasal 52Pasal 52 dari 162

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

17Nomor

2025Tahun Terbit

162Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 52 dari 162

32%

TEKS RESMI

Pasal 52

(1) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan
Komisaris yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan, namun telah mendapat persetujuan dan
diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara sesuai keputusan rapat
umum pemegang saham, Penyelenggara wajib
menyelenggarakan rapat umum pemegang saham
untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal penolakan.
(2) Penyelenggara wajib melaporkan pembatalan
pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham
pembatal an pengangkatan yang bersangkutan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Dewan KomisarisDisebut dalam Pasal 52

Dewan Komisaris adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

DireksiDisebut dalam Pasal 52

Direksi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

KeputusanDisebut dalam Pasal 52

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

KomisarisDisebut dalam Pasal 52

Komisaris adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

Pemegang SahamDisebut dalam Pasal 52

Pemegang Saham adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

PersDisebut dalam Pasal 52

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

PersetujuanDisebut dalam Pasal 52

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PutusanDisebut dalam Pasal 52

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahDewan Komisaris Penyelenggara LPBBTIPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERPRES Nomor 3 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 1Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelJokowi Persilakan Wacana Pemakzulan Gibran, Ingatkan Mekanisme KonstitusiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium