PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

(1) Penyelenggara wajib:
a. melakukan penelaahan terhadap dokumen,
informasi, dan kelayakan calon Penerbit, paling
sedikit atas:
1. pendirian badan hukum atau dokumen yang
membuktikan keabsahan pendirian badan
usaha;
2. organ atau pengurus badan hukum atau
badan usaha;
- 44 -
3. aspek hukum permodalan;
4. laporan keuangan Penerbit;
5. batasan Penerbit;
6. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan
usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan
didanai dengan dana hasil penawaran Efek
atau menjadi dasar penerbitan Efek melalui
Layanan Urun Dana;
7. data debitur dari sistem layanan informasi
keuangan Otoritas Jasa Keuangan;
8. catatan histori penerbitan Efek melalui
Layanan Urun Dana yang telah dilakukan
oleh Penerbit dan/atau pengurus Penerbit.
9. latar belakang Penerbit bahwa tidak pernah
dinyatakan pailit dan/atau tidak memiliki
menjadi pemegang saham, anggota Direksi,
atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit; dan
10. dokumen dan/atau informasi yang wajib
disampaikan oleh Penerbit kepada
Penyelenggara;
b. mengunggah dokumen dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 10
kecuali dokumen dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7
secara daring melalui situs web Penyelenggara
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
dimulainy a masa penawaran;
c. memastikan pelaksanaan penawaran Efek melalui
Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
d. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit
selama masa penawaran dan pelanggaran atas
kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung
dengan berakhirnya masa penawaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan;
e. melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan
literasi bagi Pengguna;
f. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang
disampaikan Penerbit dalam jangka waktu
penyimpanan dokumen sesuai dengan Undang -
Undang mengenai dokumen perusahaan;
g. memastikan batas penghimpunan dana melalui
Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak
terlampaui;
h. menyediakan fasilitas komunikasi secara daring
antara Pemodal dengan Penerbit;
- 45 -
i. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai
risiko, paling sedikit risiko:
1. usaha;
2. investasi;
3. likuiditas;
4. kegagalan Sistem Elektronik;
5. kelangkaan pembagian dividen dan/atau
dilusi kepemilikan saham, jika Efek yang
diterbitkan merupakan saham; dan
6. gagal bayar atas Efek bersifat utang atau
Sukuk, jika Efek yang diterbitkan merupakan
Efek bersifat utang atau Sukuk;
j. memastikan Pemodal yang akan berinvestasi
melalui Layanan Urun Dana telah memiliki:
1. nomor tunggal identifikasi Pemodal;
2. rekening dana Pemodal pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
3. rekening Efek yang khusus untuk menyimpan
Efek, setelah masa penawaran Efek selesai;
k. memiliki sistem untuk memastikan hanya
Pemodal yang telah memberikan konfirmasi
mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang
dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
l. menggunakan nama domain Indonesia;
m. menyediakan layanan penanganan pengaduan
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai layanan pengaduan;
n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai:
1. jenis biaya;
2. jumlah biaya; dan
3. pengeluaran lainnya
yang dikenakan atau dibebankan kepada
Pengguna;
o. memastikan Penerbit telah melaksanakan seluruh
kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang - undangan mengenai
penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.
p. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam
hal penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana
batal demi hukum;
q. menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor
baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan
perjanjian sewa gedung atau ruangan; dan
r. memastikan seluruh dokumen dan/atau informasi
mengenai pendaftaran Pemodal pada Layanan
Urun Dana telah sesuai dengan ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
- 46 -
(2) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek syariah
berupa saham, selain kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib melakukan
penelaahan atas:
a. anggaran dasar Penerbit yang menyatakan
kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan
usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait
dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.