MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

Tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sedang dibacaPasal 78Pasal 78 dari 162
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
17Nomor
2025Tahun Terbit
162Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 78 dari 162
48%
TEKS RESMI

Pasal 78

(1) Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan
melalui Layanan Urun Dana wajib memenuhi
ketentuan:
a. diterbitkan dalam mata uang rupiah;
b. memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan
Efek bersifat utang atau Sukuk;
c. tidak dapat diperdagangkan;
d. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 2 (dua)
tahun;
e. dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo,
sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas
pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang
hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat
utang atau Sukuk; dan
f. pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi
hasil, margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat
dilakukan secara berkala atau pada saat jatuh
tempo.
(2) Selain kewajiban Sukuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penerbitan Sukuk wajib memperoleh
pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2).
- 56 -
Bagian Ketiga
Batasan Penawaran Efek dan Penghimpunan Dana

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
EfekDisebut dalam Pasal 78

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…

 Jatuh TempoDisebut dalam Pasal 78

Jatuh Tempo adalah waktu ketika suatu kewajiban harus dipenuhi sesuai perjanjian atau ketentuan hukum. Uraian ini merupakan penjelasan…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 78

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 Nisbah Bagi HasilDisebut dalam Pasal 78

Nisbah Bagi Hasil adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan syariah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan tata…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 78

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 78

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 78

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 UtangDisebut dalam Pasal 78

Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045