MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 17 Tahun 2025

Tentang

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Sedang dibacaPasal 46Pasal 46 dari 162
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
17Nomor
2025Tahun Terbit
162Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 46 dari 162
28%
TEKS RESMI

Pasal 46

(1) Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum,
penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan
hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan
hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan,
dan pihak - pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas
Jasa Keuangan merupakan pemilik yang sebenarnya .
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
(3) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pihak lain
berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan
melakukan Pengendalian.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
menyampaikan menyampaikan dokumen persyaratan
administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 36 -
(5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
ayat (3), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil
penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 2
Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Direksi dan Dewan Komisaris

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Badan HukumDisebut dalam Pasal 46

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 Dewan KomisarisDisebut dalam Pasal 46

Dewan Komisaris adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

 DireksiDisebut dalam Pasal 46

Direksi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 IkanDisebut dalam Pasal 46

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KepatutanDisebut dalam Pasal 46

Kepatutan adalah ukuran kewajaran yang digunakan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan perdata. Uraian ini merupakan…

 KomisarisDisebut dalam Pasal 46

Komisaris adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 PemilikDisebut dalam Pasal 46

Pemilik adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 PersDisebut dalam Pasal 46

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045